Program Kerja 100 Hari Gubernur Kalteng

Meta Deskripsi: Program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran dan H. Edy Pratowo, fokus pada penyelarasan dengan ASTA CITA Presiden Prabowo, efisiensi anggaran, infrastruktur, bantuan sosial melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, hingga pengendalian karhutla dan banjir. Simak ulasan lengkap dan kritisnya dalam artikel berikut.

Hari Jumat, 16 Mei 2025, menjadi momen penting bagi arah pembangunan Kalimantan Tengah. Dalam Zoom Pra Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, memaparkan delapan program prioritas yang menjadi pondasi kerja 100 hari awal bersama Gubernur H. Agustiar Sabran. Bukan sekadar daftar kegiatan, delapan poin ini adalah sinyal kuat bahwa Provinsi Kalimantan Tengah akan ditata dengan pendekatan terukur, selaras, dan menyentuh akar persoalan rakyat. Adapun delapan program 100 hari pertama dapat kita simpulakan sebagai berikut:

1. Penyelarasan Program Daerah dengan ASTA CITA Nasional

Langkah pertama yang diambil adalah penyelarasan program kabupaten/kota se-Kalteng dengan ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Makan Bergizi (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting. Ini adalah fondasi penting: membumikan arah kebijakan nasional sampai ke dapur masyarakat desa. Penyakit stunting, yang menjadi musuh senyap generasi, kini dijadikan prioritas. Komitmen ini harus dilihat bukan sekadar sebagai program kesehatan, tapi bagian dari investasi jangka panjang terhadap kualitas SDM Kalteng.

2. Sinkronisasi dan Efisiensi Anggaran: Membangun Tanpa Boros

Poin kedua adalah janji efisiensi. Artinya, setiap rupiah anggaran harus punya nilai guna. Dalam praktiknya, ini menuntut audit kinerja birokrasi, penataan ulang program yang tumpang tindih, dan pemangkasan anggaran yang tidak menyentuh kebutuhan publik. Rakyat tak butuh kegiatan seremonial, tapi butuh lampu menyala, jalan bagus, dan harga kebutuhan yang terjangkau.

3. Penataan Struktur OPD

Birokrasi yang gemuk tapi lambat adalah beban pembangunan. Oleh karena itu, penataan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng menjadi agenda penting. Kita berharap penataan ini bukan sebatas tukar kursi atau pergeseran jabatan, tapi benar-benar mendorong efektivitas kerja dan orientasi pelayanan.

4. Kartu Huma Betang Sejahtera

Program yang paling menjanjikan secara sosial adalah rencana implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera. Kartu ini dijanjikan sebagai instrumen bantuan pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, serta intervensi pasar melalui pasar murah dan stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan. Jika direalisasikan dengan tepat sasaran dan tepat waktu, kartu ini bisa menjadi pelindung sosial dan penyangga ekonomi keluarga-keluarga kecil di Kalteng.

5. Perhatian Serius pada Ruas Palangka Raya – Kuala Kurun

Infrastruktur adalah nadi pembangunan. Penanganan ruas jalan Palangka Raya–Kuala Kurun yang selama ini menjadi keluhan masyarakat menunjukkan bahwa pemimpin saat ini tak buta jalan. Namun, masyarakat tentu menagih lebih dari sekadar wacana—yang diharapkan adalah mobilitas lancar, konektivitas ekonomi, dan keadilan wilayah.

6. Listrik dan Internet Pedalaman

Poin keenam menyentuh wilayah yang sering kali tertinggal dari arus pembangunan: desa-desa pedalaman. Akses listrik dan internet bukan lagi kebutuhan sekunder. Ia adalah hak dasar dan alat transformasi masyarakat. Kalteng yang luas dan beragam ini tak boleh dibiarkan tumbuh timpang. Pemerataan akses adalah bentuk keadilan sosial.

7. Pengangkatan PPPK

Rencana pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah bentuk konkret penghargaan terhadap ribuan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan aparatur yang telah lama menggantungkan nasib dalam ketidakpastian. Program ini bukan hanya soal status, tapi juga soal martabat dan kesejahteraan aparatur negara.

8. Pengendalian Karhutla dan Banjir

Terakhir, komitmen pengendalian kebakaran hutan dan banjir melalui deteksi dini adalah hal yang mendesak dan tak bisa ditunda. Kalimantan Tengah tak bisa lagi menjadi langganan bencana ekologis. Diperlukan sinergi antarsektor: dari BPBD, DLH, hingga perangkat desa dan masyarakat adat. Pencegahan adalah kunci, bukan sekadar pemadaman.

Program 100 hari pertama kepemimpinan H. Agustiar Sabran dan H. Edy Pratowo menampilkan arah baru pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih terukur, inklusif, dan menyentuh kebutuhan mendasar rakyat. Delapan program prioritas yang dicanangkan tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap visi nasional Presiden Prabowo melalui ASTA CITA, tetapi juga menandai keseriusan dalam menangani isu-isu krusial daerah seperti stunting, infrastruktur, layanan dasar di pedalaman, kesejahteraan aparatur, serta mitigasi bencana ekologis. Program ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, asalkan dijalankan secara nyata, konsisten, dan berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Kini, masyarakat menanti bukti bahwa komitmen tersebut tidak berhenti sebagai wacana, melainkan hadir sebagai perubahan yang bisa dirasakan hingga ke pelosok desa.